Permendikbud PPKS Legalkan Zina, Komisi X Minta Nadiem Segera Revisi

Permendikbud-PPKS-Legalkan-Zina-Komisi-X-Minta-Nadiem-Segera-Revisi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset dan Teknologi tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Permen PPKS) kontroversial karena dianggap melegalkan seks bebas. Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset dan Teknologi Nadiem Makarim merevisi batasan jumlah substansi dalam Permendikbud.

“Tidak ada salahnya Mas Nadiem segera merevisi Permendikbud terbatas ini

untuk lebih menekankan norma suka sama suka sehingga lebih mengikat sehingga siapapun yang ingin melakukan hubungan seksual bisa dicegah,” kata Syaiful, Senin (Nov)/2021. malam. .
Baca juga:
Kemendikbud tanggapi kritik PKS soal permen kekerasan seksual di kampus

Syaiful mengakui memang ada definisi kekerasan seksual dalam Permendikbud 30/2021 yang bisa memicu multitafsir. Namun menurutnya, definisi kekerasan seksual dalam Permendikbud harus lebih tegas, terutama norma suka sama suka, yang menjadi faktor dominan dalam menilai ada atau tidaknya kekerasan seksual.

“Kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan hubungan seksual harus

ditautkan dalam aturan resmi, baik dari segi hukum negara maupun dalam kaitannya dengan agama, agar kekuatan hukumnya mengikat. Jangan tinggalkan persetujuan pada masing-masing individu karena bisa jadi” Jika itu konsensual, benar kan, benar-benar mufakat,” ujarnya.

Meski begitu, politisi PKB tersebut mengimbau semua pihak untuk melihat semangat di balik lahirnya Permendikbud 30 pada tahun 2021. Ia mengatakan Permendikbud ini sebenarnya dilakukan untuk mencegah lebih banyak lagi korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, khususnya di kampus.

“Penerbitan Permendikbud 30/2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus harus dilihat sebagai bagian dari upaya untuk mencegah lebih banyak korban kekerasan seksual. Harus diakui, saat ini banyak korban kekerasan seksual di kampus yang membutuhkan perlindungan hukum,” ujarnya.

“Untuk pencegahan kekerasan seksual, misalnya dalam Permendikbud 30/2021, cukup detail mengatur pembatasan pertemuan individu civitas akademika di luar area kampus atau di luar jam operasional kampus,” lanjutnya.
Baca juga:
Muhammadiyah menuntut agar Permendikbud yang dianggap legalisasi seks bebas dicabut

Selain itu, Syaiful mengatakan Permendikbud didirikan karena tren kekerasan seksual

di kampus di Indonesia juga terus meningkat. Ironisnya, kekerasan seksual tidak hanya terjadi di kalangan mahasiswa, tetapi sering dilakukan oleh oknum dosen dan staf kampus.

“Data yang paling berhasil dikumpulkan tentang kekerasan di universitas adalah 174 kasus kekerasan seksual di 79 universitas dan 29 kota. Kasus sebenarnya bisa jauh lebih tinggi karena banyak kasus yang tidak dilaporkan, karena korban merasa malu atau karena alasan lain, korban kekerasan seksual berdasarkan catatan Komnas Perempuan dari 2017-2019, jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia mencapai 17.940, yang berarti 16 korban mengalami kekerasan seksual setiap harinya,” ujarnya.

LIHAT JUGA :

https://nac.co.id/
https://futsalin.id/
https://evitdermaclinic.id/
https://kabarsultengbangkit.id/
https://journal-litbang-rekarta.co.id/
https://jadwalxxi.id/
https://www.greenlifestyle.or.id/
https://www.kopertis2.or.id/
https://rsddrsoebandi.id/
https://www.ktb-mitsubishimotors.co.id/
https://www.topijelajah.com/
https://mesinmilenial.com/