Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Memahami OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

OJK adalah lembaga pemerintah yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk menerapkan sistem regulasi dan pengawasan industri jasa keuangan secara komprehensif.

Beberapa dari mereka yang termasuk dalam industri jasa keuangan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meliputi:

  1. Perbankan
  2. Pasar modal
  3. asuransi
  4. Dana Pensiun
  5. Lembaga keuangan
  6. Dan beberapa lembaga jasa keuangan lainnya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk berdasarkan UU No. 21 tahun 2011. OJK adalah lembaga publik, independen dan bebas dari campur tangan pihak lain dalam melaksanakan tugasnya.

Sejarah pembuatan OJK

Prasyarat untuk mendirikan OJK dikaitkan dengan kebutuhan untuk menciptakan beberapa lembaga pelaksana yang bertugas mengatur dan menyediakan pengawasan di sektor jasa keuangan.

Mengacu pada definisi OJK di atas, berikut adalah beberapa hal yang mendasari pembentukan Otoritas Jasa Keuangan:

1. Mandat Hukum

Mandat / mandat UU ini adalah untuk menciptakan lembaga pengawas di sektor jasa keuangan, yang meliputi perbankan, asuransi, sekuritas, dana pensiun, modal ventura, jasa keuangan, dan lembaga lain yang mengelola dana publik.

2. Pengembangan industri jasa keuangan

Adanya globalisasi dan inovasi dalam sistem keuangan dan pesatnya perkembangan teknologi informasi membuat industri keuangan sangat dinamis, kompleks dan saling terkait.

Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

3. Konglomerat lembaga jasa keuangan

Pengawasan harus dilakukan di lembaga jasa keuangan yang memiliki beberapa anak perusahaan di sektor jasa keuangan dengan berbagai kegiatan (konglomerat).

Misalnya, Bank memiliki anak perusahaan di bidang asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan dana pensiun.

4. Perlindungan Konsumen

Layanan keuangan yang lebih canggih tentu meningkatkan masalah dan gangguan di industri ini. Oleh karena itu, pendidikan, perlindungan konsumen dan perlindungan hukum diperlukan untuk konsumen dari pihak terkait.
Tugas dan Kekuasaan OJK

Sebagaimana dinyatakan secara singkat dalam definisi OJK di atas, OJK biasanya memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk menerapkan sistem regulasi dan pengawasan industri jasa keuangan di Indonesia. Sesuai dengan definisi OJK di atas, berikut adalah beberapa tanggung jawab dan wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan:

Tanggung jawab OJK

Total ada 3 tugas OJK, termasuk:

  1. Mengatur dan mengendalikan layanan keuangan, baik di sektor perbankan dan non-perbankan.
  2. Mengatur dan mengendalikan layanan keuangan di sektor pasar modal.
  3. Mengatur dan mengendalikan layanan keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan dan lembaga keuangan lainnya.

Ojk power

Berikut ini adalah beberapa badan OJK yang melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan:

  1. Menetapkan hukum di bidang jasa keuangan.
  2. Membuat dan menetapkan aturan tentang pengawasan layanan keuangan.
  3. Membuat dan menetapkan kebijakan yang terkait dengan kinerja tugas OJK.
  4. Menetapkan prosedur untuk penunjukan manajer hukum di lembaga keuangan.
  5. Mengatur struktur dan infrastruktur organisasi, serta mengelola aset dan liabilitas.

Prinsip Manajemen Layanan Keuangan (OJK)

Berikut ini adalah beberapa pedoman untuk memenuhi tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK):

1. Prinsip kemerdekaan

Sebagaimana dinyatakan dalam definisi OJK, lembaga pemerintah ini beroperasi secara independen dalam pengelolaan layanan keuangan di Indonesia.

2. Prinsip kepastian hukum

Dalam penciptaan dan implementasi lembaga OJK atas dasar hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

3. Prinsip kepentingan publik

OJK dibentuk dan memenuhi tugasnya, mengacu pada kepentingan publik (konsumen). Dengan kata lain, dalam memenuhi tugas-tugas OJK, ia harus melindungi dan melindungi kepentingan konsumen.

Baca Juga :

,